*Waingapu, mediahumba.com* - Enam desa di Kabupaten Sumba Timur sementara disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk pelaksanaan Program Laut Untuk Kesejahteraan (Lautra). Desa-desa tersebut yang akan mendapatkan bantuan program Lautra dari KKP RI meliputi, Desa Mondu, Lailanji, Hambapraing, Kaliuda, Rindi dan Praisalura.
Dalam rapat koordinasi yang dilakukan antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Kelautan dan Perikanan KKP RI bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur pada Jumat (23/4/2026) dibahas perihal tahap persiapan teknis dan pelaksanaan program Lautra.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Setda Sumba Timur tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, Kepala Dinas Perikanan, Yohanis Djurumana, pimpinan OPD dan para kepala desa dari enam desa penerima program Lautra.
Pada Rakor ini, Yonathan Hani menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pelaksanaan program LAUTRA di Kabupaten Sumba Timur. Ia menegaskan bahwa program ini menjadi peluang strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat desa pesisir di Sumba Timur.
"Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyambut baik pelaksanaan program LAUTRA di Kabupaten Sumba Timur sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat khususnya di sektor kelautan dan perikanan", ujarnya.
Ia juga berharap seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun desa dapat bersinergi dalam memanfaatkan program ini secara optimal dan berkelanjutan.
"Kami mengingatkan kepada kelompok penerima manfaat pentingnya kesiapan kelompok baik dari sisi perencanaan usaha, pengelolaan bantuan, agar dalam implementasi program dapat memberikan dampak yang siginifikan bagi ekonomi masyarakat", tambah Yon Hani.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur, Yohanis Njurumana menjelaskan, bahwa program LAUTRA merupakan inisiatif dari Kementerian KKP RI untuk pengelolaan kawasan konservasi laut dan perikanan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Lebih lanjut, Kadis Perikanan juga menambahkan bahwa desa-desa yang diusulkan untuk program bantuan LAUTRA tentunya mempunyai potensi wisata bahari sehingga program ini harus benar-benar dijalankan bagi penerima manfaat.
"Program Lautra sebagai momentum untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, melindungi ekosistem penting seperti terumbu karang serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir", jelasnya.
Dalam Rakor ini dilakukan beberapa agenda, diantaranya penyerahan bantuan secara simbolis, pembahasan perencanaan dan pelaksanaan program Lautra, serta diskusi terkait berbagai hal strategis yang berkembang dalam pelaksanaan program di daerah.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap melalui rapat koordinasi ini terbangun sinergitas yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung potensi sektor perikanan dan kelautan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di enam desa pesisir penerima manfaat program LAUTRA.
*Liputan: Media Humba*


Berita Terkait
Kasih Tak Memilih: Program 6 Kasih Hadirkan Moderasi Beragama di Melolo
Wakil Bupati Sumba Timur Hadiri Rapat Paripurna Terbuka II Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2026/2027
Resmi Dikukuhkan Bupati Sumba Timur, 72 Anggota Paskibraka Siap Bertugas pada HUT RI Ke-81
Dr. Umbu Rudi Kabunang Tutup Turnamen Futsal Antar Pelajar Sedaratan Sumba URK CUP 2026, SMA Kambera A Keluar Sebagai Juara
Acara Pengantar Alih Tugas Ketua Pengadilan Agama Waingapu Turut Dihadiri Wakil Bupati Sumba Timur
Pimpin FGD Tindak Lanjut Kajian Objek Diduga Cagar Budaya, Wabup Yon Hani: Pelestarian Budaya Membutuhkan Kolaborasi Semua Pihak
TIM LPS PROVINSI NTT BERSAMA ANGGOTA DPR RI JULIE SUTRISNO LAISKODAT GELAR SOSIALISASI LPS DI SUMBA TIMUR
Kunjungan Kerja di Kabupaten Sumba Timur, Tiga Menteri RI Tinjau PSN Tambak Udang Terintegrasi
Roadshow JNBA 2026 di Sumba Timur Berakhir, KPK RI Ajak Tumbuhkan Gerakkan Berintegritas dan Budaya Antikorupsi
Wakil Bupati Sumba Timur Hadiri Rapat Paripurna Terbuka VII DPRD Bahas Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD 2026